Berita Terkini, Berita Utama, Kabar Cabang PAC, Pilar Eksekutif & Legislatif, Pilar Partai, Warta Luar Surabaya
Suara Rakyat Nomor Satu, Banteng Surabaya Tolak Pilkada via DPRD
SURABAYA – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Armuji, menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Menurutnya, kedaulatan rakyat tidak boleh ditarik kembali ke ruang-ruang elit.
Sebagai pelaku sejarah yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Surabaya periode 1999–2004, Armuji—yang akrab disapa Cak Ji—mengaku merasakan langsung dampak sistem lama tersebut.
“Kalau kepala daerah dipilih lewat DPRD, calon tidak perlu turun ke kampung, ke kelurahan, ke RW dan RT. Cukup lobi, debat di ruang tertutup, lalu voting. Selesai,” ujar Armuji.
Berbeda dengan Pilkada langsung, di mana calon pemimpin dipaksa turun ke bawah, mendengar keluhan warga, dan beradu gagasan secara terbuka. Proses ini, kata Armuji, membangun ikatan moral dan tanggung jawab antara pemimpin dan rakyatnya.
“Kalau dipilih DPRD, rakyat tidak merasa memiliki pemimpinnya. Kepala daerah pun merasa cukup bertanggung jawab kepada dewan lewat laporan tahunan. Ini berbahaya bagi demokrasi,” tegasnya.
Cak Ji juga menilai logika pemilihan lewat DPRD tidak sejalan dengan sistem demokrasi saat ini. Pasalnya, Presiden, DPR, dan DPRD semuanya dipilih langsung oleh rakyat.
“Ini kontradiktif. DPR dipilih langsung oleh rakyat, tapi kepala daerah mau dipilih DPR? Ini bukan kemajuan, tapi kemunduran demokrasi,” katanya lugas.
Ia mengingatkan, sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD sangat identik dengan era Orde Baru, di mana kepala daerah bisa dengan mudah dijatuhkan melalui mekanisme politik di dewan.
“Sekarang berbeda. Kepala daerah yang dipilih rakyat hanya bisa diberhentikan oleh rakyat atau karena alasan hukum yang jelas, seperti korupsi atau meninggal dunia. Itu lebih adil dan demokratis,” jelas Armuji.
Menanggapi dalih bahwa Pilkada langsung rawan politik uang, Armuji justru menilai money politics tetap ada—bahkan lebih rawan—jika pemilihan dilakukan lewat DPRD.
“Kalau dipilih DPRD, politik uang tetap terjadi. Bahkan lebih gampang dihitung, karena yang menentukan cuma sekitar 50 orang. Transaksinya jadi lebih tertutup dan rawan,” tegasnya.
Menurut Armuji, sistem pemilihan oleh DPRD justru membuka ruang besar bagi praktik politik transaksional karena lingkaran pemilihnya sempit dan tidak transparan.
DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, lanjut Armuji, tetap tegak lurus pada prinsip kedaulatan rakyat.
“Posisi kami jelas: kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Warga Surabaya ingin bertemu, menilai, dan menentukan sendiri pemimpinnya. Demokrasi tidak boleh mundur,” pungkasnya.
StRoom
